Pada Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang disampaikan pada sidang paripurna khusus DPD RI tanggal 22 Agustus 2008, yang dihadiri Pimpinan Lembaga-Lembaga Tinggi Negara, Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Duta Besar Negara-Negara Sahabat, Gubernur, Bupati,Walikota, Ketua DPRD dan Tokoh-Tokoh Masyarakat Se- Tanah Air.
Propinsi Kalimantan Tengah mendapatkan aplus dan tepuk tangan yang sangat meriah sekali dari peserta Rapat Paripurna DPD RI karena disampaikan oleh Presiden SBY,
bahwa prestasi ini layak diberikan apresiasi karena Kalimantan Tengah mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi diatas 8,5 persen, setelah Provinsi Kepulauan Riau. Peringkat ketiga dan keempat diberikan untuk Provinsi Kalimantan Selatan dan Sulawesi Tengah dalam pidatonya Presiden sangat berharapa agar prestasi ini dapat terus dipertahankan.
Pada tahun 2008, sampai dengan Triwulan II tercatat pertumbuhan ekonomi nasional tahunan sebesar 6,5 persen dimana terdapat 12 Provinsi berada diatas pertumbuhan ekonomi nasional.
Dari segi pemerataan antar daerah, selama empat tahun terakhir ini menunjukan perkembangan yang cukup menggembirakan. Pada tahun 2002 angka indeks pemerataan 0,72. Pada tahun 2007 angka ini turun menjadi 0,56. Penurunan indeks ini menunjukan bahwa perkembangan aktifitas perekonomian antar Provinsi semakin berkembang.
Daerah-daerah di wilayah pulau Jawa mempunyai aktivitas perekonomian yang paling merata, kemudian disusul daerah yang berada di pulau Sulawesi.
Pidato Presiden SBY pada Sidang Paripurna Khusus ini dijadikan catatan politik Anggota DPD RI dan Kepala-Kepala Daerah untuk melihat sejauh mana Pemerintah memperjuangkan kepentingan daerah.
DPD RI melalui Ketua Bapak Prof. Dr. Ir. H. Ginandjar Kartasasmita, menyampaikan tema pidatonya Rekontruksi Kebijakan Politik Desentralisasi dan Otonomi daerah serta Implementasinya, yakni masih adanya in-konsistensi antara kebijakan dasar desentralisasi dengan kebijakan-kebijakan Pemerintah lainnya. Setelah keluarnya UU tentang Pemerintahan Daerah, mulai dari UU No.22 tahun 1999 yang telah direvisi menjadi UU No.32 tahun 2004, seluruh kebijakan (UU,PP) baik yang ditetapkan sebelumnya maupun produk setelahnya, seyogyanya disesuaikan dengan kebijakan dasar pengelolaan negara yang telah menerapkan sistim desentralisasi.kebijakan dasar dari desentralisasi adalah melimpahkan urusan-urusan pemerintahan kepada daerah, kecuali dalam bidang-bidang tertentu yang tetap ditangani secara terpusat, yaitu bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, yustisi, moneter dan fiscal nasional serta agama.
Selain itu telah disampaikan juga hasil kunjungan kami ke daerah pemilihan tentang ketidakpastian pasokan listrik, juga kesulitan memperolah bahan bakar minyak diberbagai daerah, yang bukan hanya menyangkut soal harga tetapi kelangkaannya, serta tidak mudahnya konversi bahan bakar minyak ke bahan bakar gas. DPD RI juga merespons berbagai issue yang berkembang di daerah dan menyampaikan berbagai pertimbangan dan saran kepada Pemerintah dan DPR seperti status tenaga honorer dalam bidang pendidikan dan kesehatan, termasuk status PNS Sekretaris Desa, mengenai anggaran 20 persen untuk pendidikan dan masalah kesejahteraan guru, masalah UAN, mengenai kondisi-kondisi sekolah yang memprihatinkan, masalah-masalah kesehatan masyarakat termasuk pemulihan fungsi posyandu, masalah-masalah dalam penyelenggaraan haji, kenaikan BBM dan masalah-masalah yang berkaitan dengan BLT.
DPD RI berpendapat bahwa prioritas harus diberikan pada peningkatan kualitas guru, yang berjalan sejajar dengan peningkatan kesejahteraannya. Guru betul-betul harus menjadi profesi terhormat, bermartabat dan menjadi ujung tombak pembangunan bangsa. Apabila kita menyebut guru hendaknya tidak dibedakan apakah itu guru sekolah negeri swasta, juga jangan dibedakan guru sekolah umum dan guru madrasah, yang berdasarkan undang-undang adalah bagian dari sistim pendidikan nasional.
Selain itu masalah berjalannya sektor riil, iklim investasi, dana DAU dan DAK, Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Dekonsentrasi dan tugas perbantuannya.
Pada bagian lain dalam pidato SBY disampaikan bahwa transfer dana APBN ke daerah, meningkat lebih dari dua kali lipat, dari Rp.129,7 triliyun pada tahun 2004, menjadi Rp.292,4 triliyun pada APBN-P Tahun 2008. Pemerintah juga masih membiayai program dan kegiatan yang menjadi kewenangan daerah melalui dana dekonsentrasi, dana tugas perbantuan, dan dana untuk melaksanakan kegiatan instansi vertikal. Selain itu anggaran yang sangat besar juga dialokasikan untuk membantu masyarakat tidak mampu dan program pengurangan kemiskinan.
Bahkan, dalam Tahun Anggaran 2009, Pemerintah berketetapan untuk memenuhi alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari total APBN. Peningkatan anggaran pendidikan ini harus mampu meningkatkan kualitas dan akses pendidikan yang semakin baik dan terjangkau, terutama ditingkat dasar dan menengah.
Propinsi Kalimantan Tengah mendapatkan aplus dan tepuk tangan yang sangat meriah sekali dari peserta Rapat Paripurna DPD RI karena disampaikan oleh Presiden SBY,
bahwa prestasi ini layak diberikan apresiasi karena Kalimantan Tengah mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi diatas 8,5 persen, setelah Provinsi Kepulauan Riau. Peringkat ketiga dan keempat diberikan untuk Provinsi Kalimantan Selatan dan Sulawesi Tengah dalam pidatonya Presiden sangat berharapa agar prestasi ini dapat terus dipertahankan.
Pada tahun 2008, sampai dengan Triwulan II tercatat pertumbuhan ekonomi nasional tahunan sebesar 6,5 persen dimana terdapat 12 Provinsi berada diatas pertumbuhan ekonomi nasional.
Dari segi pemerataan antar daerah, selama empat tahun terakhir ini menunjukan perkembangan yang cukup menggembirakan. Pada tahun 2002 angka indeks pemerataan 0,72. Pada tahun 2007 angka ini turun menjadi 0,56. Penurunan indeks ini menunjukan bahwa perkembangan aktifitas perekonomian antar Provinsi semakin berkembang.
Daerah-daerah di wilayah pulau Jawa mempunyai aktivitas perekonomian yang paling merata, kemudian disusul daerah yang berada di pulau Sulawesi.
Pidato Presiden SBY pada Sidang Paripurna Khusus ini dijadikan catatan politik Anggota DPD RI dan Kepala-Kepala Daerah untuk melihat sejauh mana Pemerintah memperjuangkan kepentingan daerah.
DPD RI melalui Ketua Bapak Prof. Dr. Ir. H. Ginandjar Kartasasmita, menyampaikan tema pidatonya Rekontruksi Kebijakan Politik Desentralisasi dan Otonomi daerah serta Implementasinya, yakni masih adanya in-konsistensi antara kebijakan dasar desentralisasi dengan kebijakan-kebijakan Pemerintah lainnya. Setelah keluarnya UU tentang Pemerintahan Daerah, mulai dari UU No.22 tahun 1999 yang telah direvisi menjadi UU No.32 tahun 2004, seluruh kebijakan (UU,PP) baik yang ditetapkan sebelumnya maupun produk setelahnya, seyogyanya disesuaikan dengan kebijakan dasar pengelolaan negara yang telah menerapkan sistim desentralisasi.kebijakan dasar dari desentralisasi adalah melimpahkan urusan-urusan pemerintahan kepada daerah, kecuali dalam bidang-bidang tertentu yang tetap ditangani secara terpusat, yaitu bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, yustisi, moneter dan fiscal nasional serta agama.
Selain itu telah disampaikan juga hasil kunjungan kami ke daerah pemilihan tentang ketidakpastian pasokan listrik, juga kesulitan memperolah bahan bakar minyak diberbagai daerah, yang bukan hanya menyangkut soal harga tetapi kelangkaannya, serta tidak mudahnya konversi bahan bakar minyak ke bahan bakar gas. DPD RI juga merespons berbagai issue yang berkembang di daerah dan menyampaikan berbagai pertimbangan dan saran kepada Pemerintah dan DPR seperti status tenaga honorer dalam bidang pendidikan dan kesehatan, termasuk status PNS Sekretaris Desa, mengenai anggaran 20 persen untuk pendidikan dan masalah kesejahteraan guru, masalah UAN, mengenai kondisi-kondisi sekolah yang memprihatinkan, masalah-masalah kesehatan masyarakat termasuk pemulihan fungsi posyandu, masalah-masalah dalam penyelenggaraan haji, kenaikan BBM dan masalah-masalah yang berkaitan dengan BLT.
DPD RI berpendapat bahwa prioritas harus diberikan pada peningkatan kualitas guru, yang berjalan sejajar dengan peningkatan kesejahteraannya. Guru betul-betul harus menjadi profesi terhormat, bermartabat dan menjadi ujung tombak pembangunan bangsa. Apabila kita menyebut guru hendaknya tidak dibedakan apakah itu guru sekolah negeri swasta, juga jangan dibedakan guru sekolah umum dan guru madrasah, yang berdasarkan undang-undang adalah bagian dari sistim pendidikan nasional.
Selain itu masalah berjalannya sektor riil, iklim investasi, dana DAU dan DAK, Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Dekonsentrasi dan tugas perbantuannya.
Pada bagian lain dalam pidato SBY disampaikan bahwa transfer dana APBN ke daerah, meningkat lebih dari dua kali lipat, dari Rp.129,7 triliyun pada tahun 2004, menjadi Rp.292,4 triliyun pada APBN-P Tahun 2008. Pemerintah juga masih membiayai program dan kegiatan yang menjadi kewenangan daerah melalui dana dekonsentrasi, dana tugas perbantuan, dan dana untuk melaksanakan kegiatan instansi vertikal. Selain itu anggaran yang sangat besar juga dialokasikan untuk membantu masyarakat tidak mampu dan program pengurangan kemiskinan.
Bahkan, dalam Tahun Anggaran 2009, Pemerintah berketetapan untuk memenuhi alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari total APBN. Peningkatan anggaran pendidikan ini harus mampu meningkatkan kualitas dan akses pendidikan yang semakin baik dan terjangkau, terutama ditingkat dasar dan menengah.
Dalam pidatonya SBY juga mengajak untuk memastikan bahwa anggaran ke daerah yang semakin besar ini jangan sampai diikuti dengan semakin meningkatnya penyimpangan, “mismanagement”, apalagi korupsi di daerah. Ditegaskan pula oleh SBY bahwa tidak ada toleransi bagi kejahatan korupsi, di pusat maupun di daerah. APBN dan APBD adalah uang rakyat yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Seperti pepatah mengatakan “gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninnggalkan belang“ SBY mengajak kepada kita semua untuk mengemban amanah dan tanggung jawab dengan baik, sehingga meninggalkan nama yang baik pula. Nama yang akan dikenang oleh rakyat, jauh setelah kita meninggalkan jabatan yang kita emban.
Sebagai Panitia PAH II DPD RI yang membidangi sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya saya sampaikan bahwa Kalimantan Tengah dengan luas hutannya mencapai 15.500.000 juta hektare, yang terdiri dari hutan Produksi/Hutan Konservasi/KPPL untuk Perkebunan dan Penggunaan lainnya merupakan salah satu paru-paru dunia dari beberapa hutan Konservasi yang ada dibelahan bumi ini. Negara-negara lain sangat berkepentingan terhadap hutan yang masih lestasi dan dapat menyerap O2 karbon trade sesuai dengan penandatangan Protocol Kyoto dan KTT Perubahan Iklim (United framework Convention on Climate Change) di Bali bulan Desember yang lalu.
Sebagai Panitia PAH II DPD RI yang membidangi sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya saya sampaikan bahwa Kalimantan Tengah dengan luas hutannya mencapai 15.500.000 juta hektare, yang terdiri dari hutan Produksi/Hutan Konservasi/KPPL untuk Perkebunan dan Penggunaan lainnya merupakan salah satu paru-paru dunia dari beberapa hutan Konservasi yang ada dibelahan bumi ini. Negara-negara lain sangat berkepentingan terhadap hutan yang masih lestasi dan dapat menyerap O2 karbon trade sesuai dengan penandatangan Protocol Kyoto dan KTT Perubahan Iklim (United framework Convention on Climate Change) di Bali bulan Desember yang lalu.
Masalah tata ruang Kalimantan Tengah harus dikaji secara menyeluruh terutama dalam rangka mencapai keterpaduan, keberlanjutan, berkesinambungan dan kesesuaian diberbagai sektor terutama pada sektor Investasi. Tata ruang Kalimantan Tengah adalah salah satu Tata Ruang Nasional dan sebagai satu kesatuan utuh dan bagian integral dari kawasan yang memiliki aspek filosofis, Aspek Yuridis, Aspek Sosial Budaya, Aspek kelembagaan serta Aspek tekhnis dan fungsional.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar