Kunjungan kerja dan Safari Ramadhan pada masa reses oleh Anggota DPD RI Utusan Daerah Kalimantan Tengah Hamdhani, S.IP pada hari pertama di Kabupaten Kotawaringin Timur (31/08/2008). Pada rapat kunjungan kerja di Kabupaten Kotawaringin Timur di Kantor Bupati, yang dihadiri oleh Wakil Bupati H. Amrulllah Hadi, ada beberapa hal yang disampaikan oleh Wakil Bupati, pertama masalah demo warga tentang kurangnya stok solar (kelangkaan solar). Bupati menyampaikan bahwa masalah ini sudah dapat diatasi dengan penambahan kuota dan sudah ada updating.
Selain dengan penambahan kuota solar yang sebenarnya sudah memenuhi dan lebih kata Wakil Bupati Kotim, juga pemisahan antara SPBU subsidi dan SPBU non subsidi (industri) dan hal ini dapat menjadi solusi dari kelangkaan solar. Wakil Bupati sendiri menghimbau kepada perusahaan agar memberi tanda untuk yang disewa oleh perusahaan sedangkan untuk truk-truk perusahaan sudah memiliki tanda dengan kriteria industrinya, dengan demikian solar yang bersubsidi tidak salah sasaran. Banyak truk-truk yang disewa perusahan dengan sewa penggunaan bahan bakar industri, tetapi mereka tetap membeli solar yang bersubsidi hal inilah salah penyebab kelangkaan solar selain para pelangsir yang perlu ditertibkan.
Demo juga terjadi yang dilakukan oleh APUR (Assosiasi Peternak Unggas Rakyat) mereka meminta kepada Pemda Kotim agar para pedagang yang hanya sebagai penyalur kebutuhan peternakan jangan menyalahgunakan izin mereka dengan membuka peternakan, karena dapat mengurangi atau mematikan pemasaran peternak rakyat. Pemda sendiri akan mengontrol perizinan-perizinan untuk peternakan, asalakan APUR sanggup memenuhi kebutuhan masyarakat untuk unggas (ayam) maka Pemda akan memisahka pemilik izin untuk pedagang atau penyalur unggas dengan izin peternakan.
Terjadinya devisit pasokan listrik di Kota Sampit juga merupakan masalah yang sebenarnya sudah lama tetapi masih belum terselesaikan. Hal ini terjadi karena mesin yang digunakan sudah tua dan sudah tidak begitu efektif lagi, karena sering terjadi kerusakan. Ada 10 (sepuluh mesin diesel yang digunakan untuk memasok listrik di Kota Sampit kata Wakil Bupati Kotim. Saya Hamdhani menanyakan kepada Wakil Bupati kenapa masih terjadi pemadaman apalagi pemadaman mendadak, padahal PLN Ranting Sampit sendiri menyatakan pasokan listrik untuk bulan Ramadhan. Wakil Bupati Kotim mengatakan bahwa pemadaman yang terjadi tersebut karena adanya alat dari mesin diesel yang rusak diluar perkiraan, Pemda Kotim akan mengatasi dengan menyewa mesin dengan anggaran 25 Milyar, tetapi hal tersebut masih dalam kajian Pemda dan masih belum terealisasi.
Pemda meminta kepada Dinas Pertambangan untuk melakukan kalkulasi dana yang dibutuhkan untuk peningkatan atau tambahan pasokan listrik untuk di wilayah Kotim, Wakil Bupati sendiri menjelaskan bahwa di Kotim sendiri pembangunan PLTU sudah ada lama tetapi macet. Alasan tidak jalannya pembangunan PLTU karena tidak ada kecocokan perusahan yang membangun dengan PLN masalah manajemennya. Saya juga berharap kepada pemerintah pusat untuk dapat membantu kelancaran pembangunan pembangkit listrik di Kalimantan, sehingga tidak terjadi lagi krisis tenaga listrik yang selama ini belum bisa terselesaikan.
Sedangkan permasalahan yang terakhir yaitu, masalah tumpang tindih tanah yang tak pernah habis dan hal ini terjadi antar warga masyarakat dengan warga masyarakat dan antara warga masyarakat dengan perusahan. Permasalahan yang terjadi karena banyak dilakukan oleh oknum tertentu, yang mempunyai hak dan kewenangan tentang jual beli tanah tersebut. Pihak perusahaan pun tidak mau repot dan hanya tau beres asal ada pengesahan dan Kades dan Camat. Wakil Bupati sendiri juga sering menegaskan kepada masyarakat agar tidak menjual tanahnya dan digunakan untuk berkebun karena hal itu dapat membantu perekonomian mereka secara berkesinambungan, sedangkan jika mereka menjual tanah mereka, mereka paling bisa menikmati hasilnya 2 (dua) sampai 3 (tiga) tahun.
Wakil Bupati mengatakan sering warga masyarakat mengadu ke Pemda karena tanahnya dijual oleh pihak lain kepada perusahaan, Wakil Bupati menjelaskan bahwa pihak yang merasa tanahnya dijual harus menyelesaikan permasalahan dengan pihak yang telah menjual tanahnya, baru setelah itu Pemda akan membantu menyelesaikan dengan pihak perusahan bila sudah selesai. Sedangkan untuk masalah plasma banyak warga yang dirugikan oleh perusahaan karena tidak transparan tentang hasil yang diperoleh oleh perusahaan dan yang diberikan kepada masyarakat yang memiliki plasma. Hal ini juga salah satu hal yang menyebabkan masyarakan menjual lahannya. Pihak perusahaan sering menggunakan cara premanisme, mereka selalu menggarap atau membuka lahan yang mereka beli padahal lahan tersebut masih status bermasalah, sehingga masayarakat akhirnya mau melepaskankan tanah atau lahan mereka.
Dalam kunjungan kerja ke Sampit di PLN Ranting Sampit dan PLTD Baamang dilaporkan bahwa PLN Ranting Sampit ini mengalami masalah yang cukup serius berkaitan dengan kekurangan daya sekitar 3 megawatt (MW), sementara untuk memenuhi total kebutuhan masyarakat Kotawaringin Timur sekitar 18 megawatt, sehingga masih terjadi pemadaman bergilir bahkan pemadaman total. Kunjungan kerja tersebut diterima langsung oleh manajemen perusahaan PLN Ranting Sampit Bapak Sapto Adi untuk melihat sejauh mana kesulitan-kesulitan dan kendala yang dialami PLN. Permasalahan yang dihadapi PLN Ranting Sampit dapat terselesaikan apabila Pemkab Kotim ikut serta memikirkan persoalan listrik yang dihadapi, tanpa partisipasi Pemkab, dengan kondisi PLN yang masih kekurangan daya, maka akan sulit memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Sistem subsidi sewa mesin dari Pemkab bisa menjadi solusi untuk sementar waktu sebelum layanan PLTU di Pulang Pisau beroperasi pada 2010 mendatang. Selain hal tersebut, masyarakat juga dihimbau agar melakukan penghematan pemakaian listrik untuk membantu menyelesaikan krisis energi, sehingga diharapkan tidak ada lagi pemadaman bergilir apalagi pemadaman total.
Kunjungan kerja kali ini juga dilakukan di Depo Pertamina Sampit dan diterima langsung oleh Kepala Depo Pertamina Bapak Sukasmo. Menurut Operation Head Depo Pertamina Sampit Sukatno, dalam mengantisipasi permintaan BBM yang tidak terduga khususnya menjelang Idul Fitri 1429 H, Depo Pertamina Sampit telah menyiapkan satuan tugas (satgas) khusus yang akan melayani permintaan BBM selama 24 jam, meski satgas yang dibentuk tersebut dapat melayani permintaan selama 24 jam, namun tidak ada penambahan kuota BBM bersubsidi, oleh karena itu penyaluran tetap sesuai dengan kuota yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat, artinya Depo Pertamina Sampit hanya menampung dan menyalurkan sesuai dengan kuota saja. Diharapkan permasalahan suplai dan layanan BBM kepada masyarakat, khususnya BBM subsidi bisa didistribusikan dengan baik, termasuk kepada agen-agen BBM sehingga benar-benar tepat sasaran, sehingga tidak ada lagi antrian BBM dan keluhan masyarakat. Pertamina seharusnya bisa membina dan mengawasinya agar tidak ada penyalahgunaan dan penyelewengan. Dan diharapkan juga Pertamina untuk menyalurkan kredit dengan bunga rendah bagi para pengusaha lokal yang terrangkum dalam program CSR (Corporate Social Responsibility) sehingga tercipta kesejahteraan dan kemakmuran bersama.
Selain dengan penambahan kuota solar yang sebenarnya sudah memenuhi dan lebih kata Wakil Bupati Kotim, juga pemisahan antara SPBU subsidi dan SPBU non subsidi (industri) dan hal ini dapat menjadi solusi dari kelangkaan solar. Wakil Bupati sendiri menghimbau kepada perusahaan agar memberi tanda untuk yang disewa oleh perusahaan sedangkan untuk truk-truk perusahaan sudah memiliki tanda dengan kriteria industrinya, dengan demikian solar yang bersubsidi tidak salah sasaran. Banyak truk-truk yang disewa perusahan dengan sewa penggunaan bahan bakar industri, tetapi mereka tetap membeli solar yang bersubsidi hal inilah salah penyebab kelangkaan solar selain para pelangsir yang perlu ditertibkan.
Demo juga terjadi yang dilakukan oleh APUR (Assosiasi Peternak Unggas Rakyat) mereka meminta kepada Pemda Kotim agar para pedagang yang hanya sebagai penyalur kebutuhan peternakan jangan menyalahgunakan izin mereka dengan membuka peternakan, karena dapat mengurangi atau mematikan pemasaran peternak rakyat. Pemda sendiri akan mengontrol perizinan-perizinan untuk peternakan, asalakan APUR sanggup memenuhi kebutuhan masyarakat untuk unggas (ayam) maka Pemda akan memisahka pemilik izin untuk pedagang atau penyalur unggas dengan izin peternakan.
Terjadinya devisit pasokan listrik di Kota Sampit juga merupakan masalah yang sebenarnya sudah lama tetapi masih belum terselesaikan. Hal ini terjadi karena mesin yang digunakan sudah tua dan sudah tidak begitu efektif lagi, karena sering terjadi kerusakan. Ada 10 (sepuluh mesin diesel yang digunakan untuk memasok listrik di Kota Sampit kata Wakil Bupati Kotim. Saya Hamdhani menanyakan kepada Wakil Bupati kenapa masih terjadi pemadaman apalagi pemadaman mendadak, padahal PLN Ranting Sampit sendiri menyatakan pasokan listrik untuk bulan Ramadhan. Wakil Bupati Kotim mengatakan bahwa pemadaman yang terjadi tersebut karena adanya alat dari mesin diesel yang rusak diluar perkiraan, Pemda Kotim akan mengatasi dengan menyewa mesin dengan anggaran 25 Milyar, tetapi hal tersebut masih dalam kajian Pemda dan masih belum terealisasi.
Pemda meminta kepada Dinas Pertambangan untuk melakukan kalkulasi dana yang dibutuhkan untuk peningkatan atau tambahan pasokan listrik untuk di wilayah Kotim, Wakil Bupati sendiri menjelaskan bahwa di Kotim sendiri pembangunan PLTU sudah ada lama tetapi macet. Alasan tidak jalannya pembangunan PLTU karena tidak ada kecocokan perusahan yang membangun dengan PLN masalah manajemennya. Saya juga berharap kepada pemerintah pusat untuk dapat membantu kelancaran pembangunan pembangkit listrik di Kalimantan, sehingga tidak terjadi lagi krisis tenaga listrik yang selama ini belum bisa terselesaikan.
Sedangkan permasalahan yang terakhir yaitu, masalah tumpang tindih tanah yang tak pernah habis dan hal ini terjadi antar warga masyarakat dengan warga masyarakat dan antara warga masyarakat dengan perusahan. Permasalahan yang terjadi karena banyak dilakukan oleh oknum tertentu, yang mempunyai hak dan kewenangan tentang jual beli tanah tersebut. Pihak perusahaan pun tidak mau repot dan hanya tau beres asal ada pengesahan dan Kades dan Camat. Wakil Bupati sendiri juga sering menegaskan kepada masyarakat agar tidak menjual tanahnya dan digunakan untuk berkebun karena hal itu dapat membantu perekonomian mereka secara berkesinambungan, sedangkan jika mereka menjual tanah mereka, mereka paling bisa menikmati hasilnya 2 (dua) sampai 3 (tiga) tahun.
Wakil Bupati mengatakan sering warga masyarakat mengadu ke Pemda karena tanahnya dijual oleh pihak lain kepada perusahaan, Wakil Bupati menjelaskan bahwa pihak yang merasa tanahnya dijual harus menyelesaikan permasalahan dengan pihak yang telah menjual tanahnya, baru setelah itu Pemda akan membantu menyelesaikan dengan pihak perusahan bila sudah selesai. Sedangkan untuk masalah plasma banyak warga yang dirugikan oleh perusahaan karena tidak transparan tentang hasil yang diperoleh oleh perusahaan dan yang diberikan kepada masyarakat yang memiliki plasma. Hal ini juga salah satu hal yang menyebabkan masyarakan menjual lahannya. Pihak perusahaan sering menggunakan cara premanisme, mereka selalu menggarap atau membuka lahan yang mereka beli padahal lahan tersebut masih status bermasalah, sehingga masayarakat akhirnya mau melepaskankan tanah atau lahan mereka.
Dalam kunjungan kerja ke Sampit di PLN Ranting Sampit dan PLTD Baamang dilaporkan bahwa PLN Ranting Sampit ini mengalami masalah yang cukup serius berkaitan dengan kekurangan daya sekitar 3 megawatt (MW), sementara untuk memenuhi total kebutuhan masyarakat Kotawaringin Timur sekitar 18 megawatt, sehingga masih terjadi pemadaman bergilir bahkan pemadaman total. Kunjungan kerja tersebut diterima langsung oleh manajemen perusahaan PLN Ranting Sampit Bapak Sapto Adi untuk melihat sejauh mana kesulitan-kesulitan dan kendala yang dialami PLN. Permasalahan yang dihadapi PLN Ranting Sampit dapat terselesaikan apabila Pemkab Kotim ikut serta memikirkan persoalan listrik yang dihadapi, tanpa partisipasi Pemkab, dengan kondisi PLN yang masih kekurangan daya, maka akan sulit memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Sistem subsidi sewa mesin dari Pemkab bisa menjadi solusi untuk sementar waktu sebelum layanan PLTU di Pulang Pisau beroperasi pada 2010 mendatang. Selain hal tersebut, masyarakat juga dihimbau agar melakukan penghematan pemakaian listrik untuk membantu menyelesaikan krisis energi, sehingga diharapkan tidak ada lagi pemadaman bergilir apalagi pemadaman total.
Kunjungan kerja kali ini juga dilakukan di Depo Pertamina Sampit dan diterima langsung oleh Kepala Depo Pertamina Bapak Sukasmo. Menurut Operation Head Depo Pertamina Sampit Sukatno, dalam mengantisipasi permintaan BBM yang tidak terduga khususnya menjelang Idul Fitri 1429 H, Depo Pertamina Sampit telah menyiapkan satuan tugas (satgas) khusus yang akan melayani permintaan BBM selama 24 jam, meski satgas yang dibentuk tersebut dapat melayani permintaan selama 24 jam, namun tidak ada penambahan kuota BBM bersubsidi, oleh karena itu penyaluran tetap sesuai dengan kuota yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat, artinya Depo Pertamina Sampit hanya menampung dan menyalurkan sesuai dengan kuota saja. Diharapkan permasalahan suplai dan layanan BBM kepada masyarakat, khususnya BBM subsidi bisa didistribusikan dengan baik, termasuk kepada agen-agen BBM sehingga benar-benar tepat sasaran, sehingga tidak ada lagi antrian BBM dan keluhan masyarakat. Pertamina seharusnya bisa membina dan mengawasinya agar tidak ada penyalahgunaan dan penyelewengan. Dan diharapkan juga Pertamina untuk menyalurkan kredit dengan bunga rendah bagi para pengusaha lokal yang terrangkum dalam program CSR (Corporate Social Responsibility) sehingga tercipta kesejahteraan dan kemakmuran bersama.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar