Kunjungan Kerja Pada Masa Reses ke Kalimantan Tengah September - Oktober 2008

Kunjungan kerja pada masa reses oleh Anggota DPD RI Utusan Daerah Kalimantan Tengah Hamdhani, S.IP. pada hari pertama di Kabupaten Kotawaringin Barat (28/09/2008). Pada acara kunjungan kerja Pertama di Desa Sabuai Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat selain melakukan buka puasa bersama dan shalat Tarawih juga melakukan diskusi untuk penyerapan aspirasi yang di hadiri oleh tokoh masyarakat dan masyarakat Desa Sabuai. Desa Sabuai adalah desa yang terletak dipesisir pantai Kecamatan Kumai yang berbatasan dengan laut jawa. Kehidupan sehari-hari sebagai nelayan dan bercocok tanam atau bertani.

Berbuka puasa bersama dengan masyarakat desa Sabuai.

Beberapa masalah permintaan masyarakat tentang pengembangan desa yang memiliki potensi wisata pantai. Warga menginginkan anggaran untuk pembangunan/pengembangan desa dapat ditingkatkan, hal ini untuk kelancaran peningkatan pembangunan di desa tersebut dan juga bisa membantu mengangkat perekonomian masyarakat. Masyarakat juga meminta kepada pemda untuk memperhatikan akses jalan ke Desa Sabuai yang banyak sudah mengalami kerusakan.

Matahari terbenam di Sabuai

Diskusi dengan tokoh masyarakat dan masyarakat di kelurahan Mendawai, Pada diskusi ini ini masih berkenaan dengan program CSR PT Korindo Group kepada warga masyarakat yang berada disekitar perusahaan tersebut. Program CSR ini adalah kelanjutan dari acara rapat dengan empat Lurah yang berada disekitar PT Korindo Group. Program CSR yang telah disampaikan Lurah-lurah tersebut berupa proposal yang mana telah tercantum program dari masyarakat, program-progam tersebut dibuat berdasarkan kepentingan masyarakat dan untuk kepedulian sosial. Saya telah menyampaikan proposal tersebut kepada DIRUT PT Korindo Group dan dalam waktu dekat pihak dari PT Korindo akan merealisasikan sebagian dari semua program yang diajukan oleh masyarakat dan saya akan memfasilitasi penyerahan bantuan dari pihak Korindo Group kepada masyarakat yang berada di sekitar perusahan PT Korindo Group.

Pada kunjungan di Kabupaten Kotawaringin Barat, saya bersama dengan pemerintah Daerah menerima kedatangan Duta Besar Korea Selatan untuk berkunjung ke Hutan Tanaman Industri PT.Korin Tiga Hutani (PMA) yang konsesi hutannya berada di di Kabupaten Lamandau dan Kotawaringin Barat, Pangkalan bun.
Sesuai dengan tugas dari PAH II yang membidangi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Ekonomi lainnya bahwa hutan Kalimantan Tengah yang terdiri dari kawasan konservasi, untuk perkebunan KPPL, Pertambangan, Hutan produksi dan penggunaaan lainnya masih dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dan terjaga dari deforestasi. Dengan UU No.41/1999 telah memberikan batasan-batasan kepada masyarakat agar tidak menebang pohon yang tidak sesuai dengan peruntukannya juga diberikan hak konsensi Seperti RKT (Rencana Kerja Tahunan) kepada perusahaan-perusahaan HPH yang ada di Kalimantan Tengah ini

Kunjungan di Kabupaten lamandau (11/10/2008) pada acara diskusi dengan warga Nanga Bulik, Kabupaten Lamandau yang dihadiri oleh Lurah Naga Bulik, tokoh masyarakat dan masyarakat, masyarakat menginginkan agar pembangunan dapat berjalan dengan cepat, banyak hal yang belum terselesaikan dan hal ini juga berbenturan dengan anggaran yang terbatas. Pengembangan Infrastruktur di Kabupaten Lamandau sendiri sedang berjalan secara bertahap dan tidak dapat diselesaikan secara bersamaan. Hal lain yang masih menjadi permasalahan adalah pasokan listrik yang masih terbatas dan ini juga menjadi permasalahan yang umum dan masih belum ada solusi untuk mengatasinya.

Pertemuan dengan Bupati Lamandau

Pada kunjungan ke Kabupaten Sukamara, saya meninjau langsung pembangunan jembatan lintas propinsi yang menghubungkan Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Ketapang Propinsi Kalimantan Barat. Tahap terakhir untuk penyambungan diatas sungai yang panjangnya mencapai 150 meter masih belum dilaksanakan, proyek ini terkesan macet pengerjaannya terbukti pada saat kunjungan belum ada kegiatan yang dilakukan oleh para pekerjanya.

Apabila jembatan ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya niscaya hubungan transportasi yang semula mengandalkan perahu sebagai sarana tradisionil untuk penyeberangan dapat teratasi dengan menggunakan jembatan ini. Penduduk yang berdekatan dengan Kabupaten Sukamara selama ini banyak yang berbelanja maupun berobat ke Kabupaten Sukamara karena Kabupaten ini sangat dekat dan mudah dijangkau daripada mereka ke Kota Kabupaten Ketapang yang jaraknya sangat jauh apabila menggunakan kendaraan roda empat maupun roda dua.

Pada pertemuan di Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara, sekaligus mengadakan Halal bi Halal di Halaman Masjid, yang di hadiri Camat jelai, Koramil, Polsek, Lurah dari Kecamatan Jelai. Permasalahan yang mucul di kecamatan ini, hal yang terpenting adalah air bersih yang belum ada sampai saat ini, jadi masyarakat banyak menggunakan air hujan (tadah air hujan) untuk pengganti air bersih yang bisa di dapatkan di daerah ini. Camat Jelai Supriyono juga menambahkan apa yang menjadi kehendak masyarakat Kuala Jelai sampai saat ini belum menjadi kenyataan, antara lain adanya air bersih, yang menjadi dambaan masyarakat Kuala Jelai karena selama ini untuk mandi dan minum masih menggunakan air hujan yang tingkat sanitasinya tidak memenuhi persyaratan sebagai pola kesehatan yang baik bagi masyarakat, selain itu jalan tembus yang menghubungkan dari Kuala Jelai ke desa kecamatan lainnya hingga ke kabupaten Sukamara sangat penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan sebagai sentral pelayanan masyarakat.

Selain air bersih, masyarakat juga kesulitan mendapatkan kayu untuk membangun rumah dan bangunan untuk kepentingan umum lainnya, hal ini dikarenakan ketatnya aturan dari pemerintah pusat pada kebijakan dengan UU kehutanan no 41 tahun 2004 sehingga masyarakat sulit mendapakan air bersih. Masyarakat meminta kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk membantu pengembangan ekonomi masyarakat yang mayoritas bekerja sebagai nelayan atau disektor kelautan. Warga masyarakat juga masih mengeluhkan pasokan listrik yang masih sangat terbatas, karena mereka dapat memakai aliran listrik dari PLN yang menggunakan mesin diesel, hanya dari sore sampai malam hari, sedangkan dari pagi sampai menjelang sore mereka tidak dapat menggunakan aliran listrik dari PLN.

Pada kunjungan ke Pembuang Hulu Kabupaten Seruyan, menghadiri pelepasan jemaah haji dari Kecamatan ini untuk menunaikan Ibadah Haji ke Mekkah Almukaramah dan Medinah Almunawarah. Masyarakat di beberapa Kabupaten di Kalimantan Tengah meminta kepada pemerintah agar kuota haji tahun ini maupun tahun-tahun mendatang ditambah lagi agar masyarakat yang akan menunaikan Ibadah Haji dapat berangkat sesuai jadwal dengan tidak terlalu lama menunggu.

PIDATO PRESIDEN SBY PADA SIDANG PARIPURNA KHUSUS DPD RI :KALTENG PERINGKAT KEDUA DALAM PERTUMBUHAN EKONOMI TINGKAT NASIONAL

Pada Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang disampaikan pada sidang paripurna khusus DPD RI tanggal 22 Agustus 2008, yang dihadiri Pimpinan Lembaga-Lembaga Tinggi Negara, Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Duta Besar Negara-Negara Sahabat, Gubernur, Bupati,Walikota, Ketua DPRD dan Tokoh-Tokoh Masyarakat Se- Tanah Air.

Propinsi Kalimantan Tengah mendapatkan aplus dan tepuk tangan yang sangat meriah sekali dari peserta Rapat Paripurna DPD RI karena disampaikan oleh Presiden SBY,
bahwa prestasi ini layak diberikan apresiasi karena Kalimantan Tengah mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi diatas 8,5 persen, setelah Provinsi Kepulauan Riau. Peringkat ketiga dan keempat diberikan untuk Provinsi Kalimantan Selatan dan Sulawesi Tengah dalam pidatonya Presiden sangat berharapa agar prestasi ini dapat terus dipertahankan.

Pada tahun 2008, sampai dengan Triwulan II tercatat pertumbuhan ekonomi nasional tahunan sebesar 6,5 persen dimana terdapat 12 Provinsi berada diatas pertumbuhan ekonomi nasional.

Dari segi pemerataan antar daerah, selama empat tahun terakhir ini menunjukan perkembangan yang cukup menggembirakan. Pada tahun 2002 angka indeks pemerataan 0,72. Pada tahun 2007 angka ini turun menjadi 0,56. Penurunan indeks ini menunjukan bahwa perkembangan aktifitas perekonomian antar Provinsi semakin berkembang.

Daerah-daerah di wilayah pulau Jawa mempunyai aktivitas perekonomian yang paling merata, kemudian disusul daerah yang berada di pulau Sulawesi.
Pidato Presiden SBY pada Sidang Paripurna Khusus ini dijadikan catatan politik Anggota DPD RI dan Kepala-Kepala Daerah untuk melihat sejauh mana Pemerintah memperjuangkan kepentingan daerah.

DPD RI melalui Ketua Bapak Prof. Dr. Ir. H. Ginandjar Kartasasmita, menyampaikan tema pidatonya Rekontruksi Kebijakan Politik Desentralisasi dan Otonomi daerah serta Implementasinya, yakni masih adanya in-konsistensi antara kebijakan dasar desentralisasi dengan kebijakan-kebijakan Pemerintah lainnya. Setelah keluarnya UU tentang Pemerintahan Daerah, mulai dari UU No.22 tahun 1999 yang telah direvisi menjadi UU No.32 tahun 2004, seluruh kebijakan (UU,PP) baik yang ditetapkan sebelumnya maupun produk setelahnya, seyogyanya disesuaikan dengan kebijakan dasar pengelolaan negara yang telah menerapkan sistim desentralisasi.kebijakan dasar dari desentralisasi adalah melimpahkan urusan-urusan pemerintahan kepada daerah, kecuali dalam bidang-bidang tertentu yang tetap ditangani secara terpusat, yaitu bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, yustisi, moneter dan fiscal nasional serta agama.

Selain itu telah disampaikan juga hasil kunjungan kami ke daerah pemilihan tentang ketidakpastian pasokan listrik, juga kesulitan memperolah bahan bakar minyak diberbagai daerah, yang bukan hanya menyangkut soal harga tetapi kelangkaannya, serta tidak mudahnya konversi bahan bakar minyak ke bahan bakar gas. DPD RI juga merespons berbagai issue yang berkembang di daerah dan menyampaikan berbagai pertimbangan dan saran kepada Pemerintah dan DPR seperti status tenaga honorer dalam bidang pendidikan dan kesehatan, termasuk status PNS Sekretaris Desa, mengenai anggaran 20 persen untuk pendidikan dan masalah kesejahteraan guru, masalah UAN, mengenai kondisi-kondisi sekolah yang memprihatinkan, masalah-masalah kesehatan masyarakat termasuk pemulihan fungsi posyandu, masalah-masalah dalam penyelenggaraan haji, kenaikan BBM dan masalah-masalah yang berkaitan dengan BLT.

DPD RI berpendapat bahwa prioritas harus diberikan pada peningkatan kualitas guru, yang berjalan sejajar dengan peningkatan kesejahteraannya. Guru betul-betul harus menjadi profesi terhormat, bermartabat dan menjadi ujung tombak pembangunan bangsa. Apabila kita menyebut guru hendaknya tidak dibedakan apakah itu guru sekolah negeri swasta, juga jangan dibedakan guru sekolah umum dan guru madrasah, yang berdasarkan undang-undang adalah bagian dari sistim pendidikan nasional.

Selain itu masalah berjalannya sektor riil, iklim investasi, dana DAU dan DAK, Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Dekonsentrasi dan tugas perbantuannya.
Pada bagian lain dalam pidato SBY disampaikan bahwa transfer dana APBN ke daerah, meningkat lebih dari dua kali lipat, dari Rp.129,7 triliyun pada tahun 2004, menjadi Rp.292,4 triliyun pada APBN-P Tahun 2008. Pemerintah juga masih membiayai program dan kegiatan yang menjadi kewenangan daerah melalui dana dekonsentrasi, dana tugas perbantuan, dan dana untuk melaksanakan kegiatan instansi vertikal. Selain itu anggaran yang sangat besar juga dialokasikan untuk membantu masyarakat tidak mampu dan program pengurangan kemiskinan.

Bahkan, dalam Tahun Anggaran 2009, Pemerintah berketetapan untuk memenuhi alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari total APBN. Peningkatan anggaran pendidikan ini harus mampu meningkatkan kualitas dan akses pendidikan yang semakin baik dan terjangkau, terutama ditingkat dasar dan menengah.

Dalam pidatonya SBY juga mengajak untuk memastikan bahwa anggaran ke daerah yang semakin besar ini jangan sampai diikuti dengan semakin meningkatnya penyimpangan, “mismanagement”, apalagi korupsi di daerah. Ditegaskan pula oleh SBY bahwa tidak ada toleransi bagi kejahatan korupsi, di pusat maupun di daerah. APBN dan APBD adalah uang rakyat yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Seperti pepatah mengatakan “gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninnggalkan belang“ SBY mengajak kepada kita semua untuk mengemban amanah dan tanggung jawab dengan baik, sehingga meninggalkan nama yang baik pula. Nama yang akan dikenang oleh rakyat, jauh setelah kita meninggalkan jabatan yang kita emban.

Sebagai Panitia PAH II DPD RI yang membidangi sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya saya sampaikan bahwa Kalimantan Tengah dengan luas hutannya mencapai 15.500.000 juta hektare, yang terdiri dari hutan Produksi/Hutan Konservasi/KPPL untuk Perkebunan dan Penggunaan lainnya merupakan salah satu paru-paru dunia dari beberapa hutan Konservasi yang ada dibelahan bumi ini. Negara-negara lain sangat berkepentingan terhadap hutan yang masih lestasi dan dapat menyerap O2 karbon trade sesuai dengan penandatangan Protocol Kyoto dan KTT Perubahan Iklim (United framework Convention on Climate Change) di Bali bulan Desember yang lalu.

Masalah tata ruang Kalimantan Tengah harus dikaji secara menyeluruh terutama dalam rangka mencapai keterpaduan, keberlanjutan, berkesinambungan dan kesesuaian diberbagai sektor terutama pada sektor Investasi. Tata ruang Kalimantan Tengah adalah salah satu Tata Ruang Nasional dan sebagai satu kesatuan utuh dan bagian integral dari kawasan yang memiliki aspek filosofis, Aspek Yuridis, Aspek Sosial Budaya, Aspek kelembagaan serta Aspek tekhnis dan fungsional.

Kunjungan Kerja Pada Masa Reses ke Kalimantan Tengah 3 Juli - 13 Agustus 2008

Kunjungan kerja pada masa reses oleh Anggota DPD RI Utusan Daerah Kalimantan Tengah Hamdhani, S.IP. pada hari pertama di Kabupaten Kotawaringin Barat (16/07/2008). Pada acara kunjungan kerja Pertama di tempat Pak Harisan yang di hadiri oleh Tokoh Masyarakat dan masyarakat ada beberapa masalah permintaan masyarakat tentang pasokan listrik yang masih terbatas, sehingga sering terjadi pemadaman, hal ini sangat berpengaruh bagi usaha masyarakat, karena kebutuhan listrik merupakan faktor pendukung untuk usaha masyrakat.

Bersama dengan pimpinan BRI cabang Pangkalan Bun dalam rangka Sosialisasi Program Revitalisasi Perkebunan dan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Balai Desa Amin Jaya Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai Inpres No. 6/2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sector Riil dan pemberdayaan Usaha Micro, Kecil, dan Menengah. Banyak masyarakat yang belum begitu paham tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pada acara yang dihadiri oleh Camat Pangkalan Banteng, dan Kades Amin Jaya. Sutarno (Asisten Manajer Bisnis Mikro Bank BRI pangkalan Bun) mengatakan BRI Cabang Pangkalan Bun telah menyalurkan kredit mikro RP. 235 milyar yang sudah berjalan empat tahun. Untuk BRI Karang Mulya cost outstanding nya Rp. 8,241 milyar dan tingkat NPLnya (kredit bermasalah) nol persen. Sedangkan menurut data laporan KUR-KUPEDES per 30 Juni 2008 dari Kanca BRI Pangkalan Bun menunjukkan realisasi kumulatifnya mencapai 2.137 orang dengan jumlah kredit yang disalurkan sebanyak Rp. 9,271 milyar.Dan berdasarkan data dari BRI pusat sebanyak 80 % kredit di arahkan untuk UMKM sedangkan sisanya sebesar 20 % diberikan untuk pangsa korporat (pengusaha besar). Sedangkan untuk penyaluran kredit revitalisasi perkebunan masih menjadi persoalan dan untuk sementara berjalan dengan kemitraan melalui perusahaan yang mengelolanya, karena masyarakat petani pada umumnya banyak yang tidak memiliki anggunan dan juga ketentuan pokok dari perbankan belum bisa dipenuhi sesuai dengan program revitalisasi perkebunan.

Selain Program KUR dan mekanisme untuk mendapatkannya yang masih banyak belum diketahui oleh pengusaha kecil, ada permaslahan lain yang timbul yaitu kelangkaan pupuk bersubsidi dari pemerintah, menurut masyarakat Desa Amin Jaya yang mayoritas bergerak di bidang pertanian kelangkaan pupuk sangat berpengaruh dengan pengembangan usaha mereka karena menyebabkan tingginya biaya operasional. Pasokan listrik yang terbatas juga merupakan permasalahan yang masih menjadi kendala bagi jalannya usaha terutama bagi pengusaha kecil atau menengah yang menggunakan alat elektronik sebagai penunjang usaha mereka.Kurangnya pasokan listrik memang dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pada acara Sosialisasi KUR yang kedua bersama BRI cabang Pangkalan Bun di Balai Desa Bumi Harjo, yang dihadiri oleh Kepala Dinas UMKM dan Pasar Kabupaten Kotawaringin Barat Ir. Ida Pandanangi, dan Lurah Bumi Harjo, pada acara sosialisasi KUR kedua di Kabupaten Kotawingin Barat ini, permasalahan yang timbul sama yaitu banyak pengusaha mikro dan kecil yang tidak mengetahui program KUR dan mekanisme untuk mendapatkannya, juga permasalahan kelangkaan pupuk bersubsidi dari pemerintah dan seringnya terjadinya pemadaman listrik. Hal ini diutarakan masyarakat Desa Bumi Harjo ketika acara sosialisasi KUR.

Pada kunjungan kerja (05/08/2008) rapat dengan KORINDO GROUP dan Lurah Mendawai, Lurah Raja, Lurah Raja Seberang serta Lurah Sidorejo di rumah makan Meranti, Pangkalan Bun. Pada rapat kali ini yang dibahas mengenai program CSR (Community Social Responsibility) sebagaimana program ini juga telah disampaikan kepada perusahaan-perusahaan lain yang ada di Kalimantan Tengah dan perusahaan KORINDO GROUP salah satunya. Pada rapat ini dari pihak Lurah meminta kepada KORINDO GROUP yang berada di wiliyahanya untuk memperhatikan masyarakat disekitarnya dengan adanya bantuan bentuk sosial dan bentuk pemberdayaan masyarakat untuk mandiri, hal ini sesuai dengan program CSR (Community Social Responsibility) atau kepedulian sosial terhadap masyarakat disekitar perusahaan. Beberapa permintaan masyarakat yang diwakili oleh Lurahnya meminta kepada KORINDO GROUP dalam program CSR berupa bantuan modal untuk membuka usaha bagi mereka yang telah mendapat pendidikan dari balai pelatihan dan juga bentuk pinjaman lunak tanpa bunga. Lurah Sidorejo juga meminta untuk pemberdayan dan perhatian kepada masyarakat penyandang cacat.

PT KORINDO GROUP yang diwakili oleh M. Reza, mengenai program CSR ini, pihak perusahaan menyatakan bahwa KORINDO GROUP telah melakukan program CSR untuk membantu masyarakat dengan memberi air bersih bagi masyarakat, peralatan untuk pemadam kebakaran (KORINDO GROUP sudah memiliki mobil pemadam) dan telah merealisasikan bantuan Jaring Apung bagi masyarakat nelayan di Kelurahan Mendawai. Sedangkan untuk alat Press Batako masih belum direalisaikan, bantuan alat ini diberikan agar masyarakat bisa mandiri dan tidak tergantung dengan bantuan dari perusahaan semata. M. Reza sebagai wakil dari KORINDO GROUP akan menyampaikan masukan dari beberapa lurah ini untuk menjadi bahan masukan untuk pembuatan program CSR perusahaan kedepannya.